adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi

. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan ada tidaknya hubungan pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Malang. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan korelasional yang dianalisis menggunakan teknik analisis data persentase, spearman rank, dan logistik ordinal. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi atau p-value yang didapatkan sebesar 0,000 < α sebesar 0,05. Maka H0 ditolak, artinya pada tingkat kepercayaan 95% pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional memiliki hubungan signifikan dengan perilaku gotong royong pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Malang. Pentingnya mental gotong royong berangkat dari pandangan bahwa nilai penting kualitas seseorang hanya menemukan kepenuhan makna dalam jaringan kerja sama dengan yang lainnya. Karenanya, usaha membangun mental gotong royong memerlukan berbagai usaha yang dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan terpadu. Dalam implementasinya, usaha-usaha tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan vertikal saja, namun juga dengan pendekatan horisontal yang melibatkan semua pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, media massa, pekerja budaya, dunia usaha, dan pemerintah. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeResearchGate has not been able to resolve any citations for this ScorsinniYulinda Septiani ManurungErick ErickJuly Chrystie PasaribuPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara kecerdasan emosional dengan perilaku prososial pada siswa kelas X SMA Swasta Sultan Iskandar Muda Medan. Penilitian ini mengambil sampel menggunakan metode proporsi berstrata secara acak proportionate stratified random sampling. Siswa-siswi SMA 1 Sultan Iskandar Muda merupakan populasi dalam penelitian ini serta sampel yang diambil berjumlah 161 siswa kelas X. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data penelitian dikumpulkan menggunakan skala perilaku prososial dengan 33 butir aitem dan skala kecerdasan emosional dengan 29 butir aitem. Uji asumsi yang digunakan yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan SPSS 21 for Windows. Hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan perilaku prososial pada siswa kelas X SMA Swasta Sultan Iskandar Muda dengan koefisien korelasi Pearson Product Moment sebesar R= dengan sig. pHubungan Antara Pola Asuh Demokratis dengan Perilaku Prososial pada Remaja Akhir di SMA Kristen Satya Wacana SalatigaM E SetianingrumSetianingrum, M. E. 2019. Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis dengan Perilaku Prososial pada Remaja Akhir di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Jurnal Widya Sari Press, 37, 3. Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan Emosional dan Sikap Keberagaman Mahasiswa BatusangkarSisrazeniSisrazeni. 2018. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan Emosional dan Sikap Keberagaman Mahasiswa Batusangkar. Jurnal Psikologi, 32, 323. Retrieved from Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Prososial pada Siswa Kelas X SMA Negeri 11 BanjarmasinSulistiyanaSulistiyana. 2017. Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Prososial pada Siswa Kelas X SMA Negeri 11 Banjarmasin. Jurnal Bimbingan Dan Konseling Fitrah, 12, 9. Retrieved from Pola Asuh Attachment Parenting terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia DiniB SurahmanSurahman, B. 2021. Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. Bengkulu CV Zigie Utama. - Banyak negara di dunia telah menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Akan tetapi, implementasi demokrasi antara negara satu dengan yang lain berbeda-beda. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan atau pemerintah. Pengertian Demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat ikut serta memerintah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga sering disebut juga sebagai pemerintahan rakyat. Tata pemerintahan dan negaranya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah adanya pemilihan umum atau diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah guna memperoleh dukungan rakyat dalam mencapai tujuan nasional sebuah negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Baca juga Pakar Politik UGM Pemilu Ditunda Membuat Kemunduran Demokrasi Ciri-ciri Demokrasi Sebuah negara dapat dikatakan menjalankan proses demokrasi apabila memenuhi sejumlah ciri-cirinya. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi suatu negara adalah Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat Pemerintahannya didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ciri Konstitusional Hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, dan kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Ciri Perwakilan Kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur negaranya. Di Indonesia, lembaga perwakilan disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dipilih melalui pemilu. Ciri Pemilihan Umum Sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilu dilaksanakan secara rutin dalam periode waktu tertentu. Ciri Kepartaian Menerapkan sistem kepartaian yang akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Melalui partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan yang sah. Partai juga berfungsi mengawasi kinerja pemerintah apakah kebijakan yang dihasilkan sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Ciri Kekuasaan Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri Tanggung Jawab Adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Referensi Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok Rajawali Pers Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Para pemimpin menyadari bahwa untuk menjadi sosok yang memiliki kecerdasan intelegensi atau IQ merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Namun, kecerdasan lain juga termasuk penting yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Bagi seorang pemimpin, kecerdasan emosional akan membantu untuk memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur emosi, memahami kemampuan dan kapasitas diri sendiri juga orang Richard dalam buku The Leadership Experience, emosi terbagi menjadi dua yaitu Positive Emotion dan Negatif Emotion. Emosi Positif terbagi menjadi empat yaitu Enjoyment, Pride, Love, dan Relief. Sedangkan emosi negative terdapat enam bagian yaitu Anger, Fear, Guilt, Sadness, Envy, dan emotionsEnjoyment happiness, joy, delight, amusement, sensual pleasure, thrill, rapture, euphoriaLove affection, acceptance, respect, friendliness, trust, kindness, affinity, devotion, adoration, infatuationPride kepuasan, martabat, harga diri, pemenuhanRelief release, pelepasan, kepastian, kemudahan, kepuasan Negative emotionsAnger kemarahan, frustrasi, kejengkelan, kemarahan, permusuhan, kejengkelan, lekas marah, permusuhanSadness kesedihan, kesuraman, melankolis, mengasihani diri sendiri, kesepian, kesedihan, keputusasaan,Fear ketakutan, kegugupan, kekhawatiran, ketakutan, kewaspadaan, kegelisahan, teror, panikDisgust penghinaan, cemoohan, kebencian, keengganan, ketidaksukaan, jijikEnvy cemburu, dendam, curiga, dengkiGuilt malu, kecewa, penyesalan, penghinaan, penyesalan, mortifikasi, penyesalan Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin mendapat skor lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan kognitif, seperti tes IQ, dan bahwa kemampuan kognitif secara positif terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Selain itu, kecerdasan emosional, atau EQ bagi para pemimpin sangat penting. Beberapa orang telah menyarankan bahwa emosi, lebih dari kemampuan kognitif, mendorong pemikiran dan pengambilan keputusan para pemimpin, serta hubungan Intelligence mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, memahami, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki EQ berarti ia mampu mengelola diri sendiri dan hubungan dengan pekerjanya secara efektif. Oleh karena itu, kecerdasan emosional penting dan sangat dibutuhkan untuk para pemimpin saat ini, yang dapat menghadapi permasalahan dan membutuhkan kemampuan inovatif di mana mereka tidak hanya sekedar tahu penyelesaiannya, namun mampu untuk membangun visi kedepannya yang lebih Richard dalam buku The Leadership Experience, kompetensi dan kemampuan kecerdasan emosional dikelompokkan menjadi empat kategori mendasarSelf-AwarenessKesadaran diri mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri dan bagaimana emosi itu memengaruhi kehidupan dan kunci kedua, manajemen diri, mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi dan keinginan yang mengganggu, tidak produktif, atau berbahayaSocial AwarenessKomponen kesadaran sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami orang lain. Pemimpin yang sadar sosial mempraktikkan empati, yang berarti mampu menempatkan diri Anda pada posisi orang lain, merasakan emosi mereka, dan memahami perspektif ManagementManajemen hubungan mengacu pada kemampuan untuk terhubung dengan orang lain dan membangun hubungan yang positif. Pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi sadar akan dampak perilaku mereka terhadap orang lain, dan mereka memperlakukan orang dengan kasih sayang, kepekaan, dan dari itu, seorang pemimpin harus memiliki pemahaman dan aksi emosional yang solid karena emosi akan memberikan dampak signifikan pada orang di sekitarnya. Semakin seorang pemimpin dapat menguasai emosi dengan baik, maka mereka akan tampil sebagai orang yang bijak, berkharisma dan memiliki pengaruh besar. Lihat Pendidikan Selengkapnya - Tahukah kalian apa saja pilar demokrasi Indonesia? Jangan sampai keliru, simak penjelasannya berikut ini. Indonesia sebagai negara demokrasi terdiri atas pilar-pilar demokrasi Indonesia. Penjelasan mengenai demokrasi sendiri tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Menurut KBBI, demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakukan yang sama bagi semua warga negara. Dalam sebuah demokrasi terdapat Pilar Demokrasi atau trias politika yang dibagi menjadi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pilar Demokrasi Indonesia disebut juga dengan prinsip Demokrasi Pancasila. Baca Juga Demokrasi di Indonesia Terancam! Alat Sadap Pegasus Buatan Israel Diduga Masuk ke Tanah Air Melalui Pihak Ketiga Menurut buku Ahmad Sanusi yang berjudul “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi 2006”, mengemukakan 10 Pilar Demokrasi Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Berikut adalah 10 Pilar Demokrasi Indonesia beserta penjelasannya. 1. Demokrasi Ketuhanan Yang Maha Esa Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni seluk beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan Kecerdasan Demokrasi dengan kecerdasan yakni mengatur dan menyelenggarakan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 yang semata-mata bukan karena kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. Demokrasi lebih menuntut kecerdasan rohaniah, aqliyah, raisonal, dan emosional. Baca Juga Mengenal Pegasus, Alat Sadap dari Israel yang Mengancam Demokrasi di Indonesia 3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat - Sejarah penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai sejak meredupnya Orde Lama lalu digantikan oleh Orde Baru. Lantas, apa pengertian Demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip dianut, dan apa saja ciri-cirinya?Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti "rakyat" dan kratos yang berarti "pemerintahan". Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk Sudrajat melalui tulisan bertajuk "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah" 2015 mengungkapkan, dasar-dasar konstitusional demokrasi di Indonesia sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, tetapi istilah Demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahirnya Orde Baru setelah tahun 1966. Pada hakikatnya, rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila ke-4 Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."Baca juga Pengamalan Sila 1-5 Pancasila di Masyarakat & Contohnya Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-4 Isi dan Penjelasannya Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia 1959-1965 Sejarah & Pengertian Demokrasi Pancasila Masih dalam tulisannya, Ajat Sudrajat menyebut bahwa istilah Demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Pengaruh Sukarno dan Orde Lama mulai meluruh usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September G30S Orde Baru lahir, Demokrasi Terpimpin mendapat penolakan keras. Suharto yang kemudian menjadi Presiden RI setelah Sukarno, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertaidengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nugroho Notosusanto merumuskan, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Infografik SC Sejarah Demokrasi Pancasila. Baca juga Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia Pengamalan Sila ke-5 Pancasila di Lingkungan Tempat Bermain Akhir Sejarah Aidit Ketua PKI Usai Peristiwa G30S 1965 Kendati begitu, dalam penerapannya selama era Orde Baru, Demokrasi Pancasila tidak berjalan sebagaiman yang didamba-dambakan. Suharto menjalankanpemerintahan yang represif dan terkesan sistem politik Orde Baru, tulis Ajat Sudrajat, jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR/MPR sebanyak 100 orang atau sekitar 20 persen. Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis baik di kabinet, birokrasi, maupun kegiatan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru yang banyak melibatkan militer berusaha membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro juga Sejarah Demokrasi Parlementer Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan Hari Ganja Sedunia Sejarah Kode 420 & Alasan Dilarang di Indonesia Contoh Pengamalan Pancasila Sila ke-4 di Lingkungan Masyarakat Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2014 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, azas atau prinsip utama Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti bahwa pengambilan keputusan dengan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Mufakat adalah hasil yang disetujui dari pembahasan bersama untuk membulatkan pendapat bersama. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan keputusan berdasarkan kehendak pendapat orang banyak rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat bersama. Musyawarah mufakat harus berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Baca juga Sejarah Majapahit Struktur Pemerintahan & Area Kerajaan Apa Saja Unsur dan Ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik? Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu Terdapat 10 pilar atau prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD 1945, yakni sebagai berikut 1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan Kecerdasan Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR DPR/DPD dan juga Pengamalan Sila ke-2 Pancasila di Lingkungan Tempat Bermain Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sejarah 18 April Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika KAA 4. Demokrasi dengan Rule of Law Hal ini mempunyai empat makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum legal truth bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum legal justice bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum legal security bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. 5. Demokrasi dengan Pemisahan Kekuasaan Negara Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan division and separation of power, dengan sistem pengawasan dan perimbangan check and balances.Baca juga Macam-Macam Bentuk Pemerintahan Monarki Hingga Demokrasi Karakteristik Partisipasi Politik Ciri-ciri, Penerapan, & Contoh Pengamalan Pancasila Sila ke-2 di Sekolah & Lingkungan Kelas 6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan juga Apa Itu Partisipasi Politik & Contohnya di Lingkungan Masyarakat Bunyi Isi Pasal 7 UUD 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden & Wapres Tokoh-tokoh Perumus UUD 1945, Sejarah BPUPKI, dan Perannya 8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 9. Demokrasi dengan Kemakmuran Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan Sosial Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hakhak juga Kedudukan & Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah Contoh Partisipasi Politik Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945 Ciri-ciri Demokrasi Pancasila Pada dasarnya Demokrasi Pancasila memiliki kesamaan dengan demokrasi secara universal. Namun, terdapat ciri-ciri demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lainnya sebagai berikut Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dilakukan kegiatan Pemilihan Umum Pemilu secara berkesinambungan. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia HAM dan melindungi hak masyarakat minoritas. Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Baca juga Sejarah Hidup Sultan Iskandar Muda Raja Terbesar Kesultanan Aceh Sejarah Kerajaan Indraprahasta di Cirebon, Keruntuhan, & Raja-raja Pengamalan Pancasila Sila ke-3 di Lingkungan Tempat Bermain - Pendidikan Kontributor Syamsul Dwi MaarifPenulis Syamsul Dwi MaarifEditor Iswara N Raditya tolong minta soal lomba cerdas cermat empat pilar dongDaftar Isi1. tolong minta soal lomba cerdas cermat empat pilar dong2. Jelaskan 4 pilar kecerdasan manusia3. apa saja soal di LCC 4 PILAR??4. Sebutkan 4 pilar kebangsaan indonesia. Tolong ya, soalnya itu soal buat MOS5. Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukan salah satu pilar demokrasi Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi pancasila yaitu7. Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi pancasila, yaitu ......8. 10 Soal 4 pilar kebangsaan! ​9. Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu ….10. Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu 1. tolong minta soal lomba cerdas cermat empat pilar dong 1. Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR? 2. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan? 3. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil! 4. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia! 5. Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi! 6. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”! 7. 10. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945! makna rumusan ” meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional! 9. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan DPD? 10. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara? 2. Jelaskan 4 pilar kecerdasan manusiaJawaban IQ, EQ, SQ, dan TQ. IQ adalah kecerdasan intelektual, sementara EQ merupakan kecerdasan emosional EQ. SQ adalah kecerdasan spiritual dan TQ ialah kecerdasan jawaban tercedas ya 3. apa saja soal di LCC 4 PILAR?? tap tap MPR soal pasalpasal Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal IkhaLebih lenkap lagi MPR, 4 Pilar yang dimaksud MPR tersebut adalah Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ikha. Penulis termasuk salah seorang pelajar yang dipercaya oleh sekolahnya untuk mengikuti lomba tersebut di Provinsi Jambi, provinsi tempat penulis tinggal, oleh karena itu penulis memiliki beberapa contoh soal LCC 4 Pilar tersebut yang dikutip dari berbagai blog beberapa contoh soal LCC 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA. Semoga bermanfaat!! 4. Sebutkan 4 pilar kebangsaan indonesia. Tolong ya, soalnya itu soal buat MOS - UUD 1945- Pancasila- Bhinneka Tunggal Ika- NKRI4 pilar kebangsaan indonesia - Pancasila - UUD 45 - NKRI - Bhineka Tunggal Ika Jawabanyakni demokrasi dengan kecerdasanmaaf kalo salah ya kakJawabanDemokrasi dengan kecerdasanJawabandemokrasi dengan kecerdasan 8. 10 Soal 4 pilar kebangsaan! ​4 pilar kebangsaan1. Pancasila2. UUD 19453. NKRI4. Bhineka Tunggal IkaSemoga membantu... JawabanDemokrasidengankecerdasanAdanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yakni demokrasi dengan kecerdasan. Jadi, pada demokrasi dengan kecerdasan ini berati mengatur dan juga menyelenggarakan demokrasi menurut UUD tahun 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Melainkan lebih menuntut kecerdasan rohaniah, aqliyah, rasional juga demokrasi sendiri ada 10, salah satunya yakni demokrasi dengan kecerdasan, 9 dari 10 pilar demokrasi yang belum disebutkan antara lain yakniDemokrasi yang Berketuhanan yang berkedaulatan dengan rule of dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan yang berkeadilan lebih lanjut1. Materi tentang sistem demokrasi pancasila Materi tentang ciri khas demokrasi pancasila Materi tentang demokrasi pancasila jawabanKelas 11Mapel PPKnBab Bab 3 - Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan BeragamaKode Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan dan kecerdasan emosional terhadap loyalitas pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Donggala. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Donggala. Sesuai data yang diperoleh dari dinas tersebut, jumlah pegawai sebanyak 79 orang yang terdiri dari pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara ASN sebanyak 53 orang dan pegawai honorer sebanyak 26 orang yang tersebar di berbagai unit kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut ditarik sampel sebanyak 44 orang responden dengan metode Proportional Random Sampling, dan alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang diuji baik secara serempak maupun parsial yakni kepemimpinan dan kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini didukung pula oleh hasil koefisien determinasi R-Square sebesar 0,758. Nilai ini memberi arti bahwa loyalitas pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Donggala, dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kecerdasan emosional sebesar 75,8 persen, sementara selebihnya yaitu 24,2 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Kata Kunci Kepemimpinan, Kecerdasan Emosional, Loyalitas. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.... Emosi berpengaruh pada pikiran dan tingkah laku seseorang. Pengendalian diri melahirkan emosi positif, berbelarasa atau berempati terhadap sesama Wahab, 2021. Selaras dengan pemikiran Hasyim cendekiawan Muslim yang dikutip Rohmah bahwa pengendalian diri merupakan jalan menuju pendidikan yang memanusiakan manusia Rohmah, 2018. ...Clara Raflesiane Misahapsari Kalis StevanusDi tengah berbagai persoalan maraknya tindakan intoleran yang menyebabkan membudayanya tindak kekerasan, anarkisme, radikalisme di masyarakat Indonesia, tanggung jawab untuk merawat keharmonisan relasi persaudaraan antar umat beragama maka solusi dengan cara menanamkan dan membentuk karakter toleran pada anak sejak usia dini di dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi keluarga Kristen dalam upaya menanamkan dan membentuk atau internalisasi karakter toleran pada anak sejak usia dini. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif secara deskriptif. Sumber data diperoleh melalui kajian literatur dengan cara menyeleksi dan menganalisis beberapa hasil penelitian tentang pembentukan karakter toleran pada anak sejak usia dini di dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter toleran di dalam keluarga merupakan sarana efektif untuk menumbuhkembangkan karakter peduli, bela rasa dan empati pada anak sejak usia dini. Karakter toleran menjadi kunci untuk membangun relasi sosial yang harmonis antar umat beragama di Indonesia. Peran keluarga sangat signifikan untuk melahirkan generasi yang toleran sehingga dapat hidup berdampingan harmoni dengan yang berbeda has not been able to resolve any references for this publication. Melanjukan Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bagian pertama soal nomor 1-10, soal-soal penilaian akhir semester satu pendidikan Pancasila dan Kewargaan kelas 11 semester satu kurikulum 2013 bagian kedua dimulai dari soal nomor 11. 11. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sekarang ini, yaitu demokrasi …. a. terpimpin b. Orde Baru c. Orde Lama d. otoriter e. Pancasila Jawaban e. Pancasila Pembahasan Adapun penerapan demokrasi di Indonesia tetap mengacu pada pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, penerapan demokrasi di Indonesia disebut sebagai demokrasi pancasila untuk yang sekarang ini diterapkan. 12. Terciptanya sebuah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia menunjukan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu …. a. kemakmuran b. berkeadilan sosial c. otonomi daerah d. pengadilan yang merdeka e. pemisahan kekuasaan Jawaban b. berkeadilan sosial Pembahasan Demokrasi yang berkeadilan sosial artinya, demokrasi menurut Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. 13. Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu …. a. Berketuhanan Yang Maha Esa b. demokrasi dengan kecerdasan c. demokrasi yang berkedaulatan rakyat d. demokrasi dengan rule of law e. demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara Jawaban b. demokrasi dengan kecerdasan Pembahasan Demokrasi dengan kecerdasan artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 14. Karakteristik utama yang menggambarkan demokrasi Pancasila terdapat dalam Pancasila sila ke …. a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 Jawaban d. 4 Pembahasan Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila ke empat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. 15. Berikut tidak termasuk nilai moral yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu …. a. persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia b. keseimbangan antara hak dan kewajiban c. mewujudkan rasa keadilan sosial d. kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri e. mewujudkan rasa keadilan sosial Jawaban d. kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri Pembahasan Demokrasi pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber pada Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 3. pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. 4. mewujudkan rasa keadilan sosial 5. pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat 16. Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun …. a. 1945-1950 b. 1950-1959 c. 1959-1965 d. 1966-1975 e. 1976-1995 Jawaban a. 1945-1950 Pembahasan Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945-1950. Pada masa revolusi, bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari belanda. Pada saat itu, demokrasi belum dpat terlaksana dengan baik di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, di Indonesia masih terjadi sentralisasi kekuasaan. 17. Pembentukan partai politik pada masa revolusi diatur dalam …. a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 d. Penpres Nomor 2 Tahun 1959 e. pasal UUD 1945 Jawaban b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 Pembahasan Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, maka pemerintah Indonesia mengelurkan maklumat, salah satu nya yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. 18. berikut yang tidak termasuk isi Dekrit Presiden 5 juli 1959, yaitu …. a. menetapkan pembubaran konstituante b. pembubaran seluruh partai politik c. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali d. menetapkan tidak berlakunya UUDS 1950 e. pembentukan MPRS dan DPAS Jawaban b. pembubaran seluruh partai politik Pembahasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi mengenai hal-hal berikut 1. menetapkan pembubaran konstituante 2. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUDS 1950, serta 3. pembentukan MPRS dan DPAS. 19. Kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secara signifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat merupakan salah satu penyimpangan demokrasi pada masa …. a. Orde Lama b. Orde Baru c. reformasi d. sekarang e. revolusi Jawaban a. Orde Lama Pembahasan Pada masa orde lama terjadi demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyimpanan terhadap UUD 1945 penyimpangan-penyimpangan tersebut seperti kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secarasignifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat serta prosedur pembentukan DPR-GR dan MPRS tidak melalui pemilihan umum. 20. Kebijakan pemerintahan Orde Baru menekankan pada kepentingan …. a. wakil rakyat b. rakyat c. stabilitas nasional d. wawasan nusantara e. kebijakan otonom daerah Jawaban c. stabilitas nasional Pembahasan Kebijakan yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru sangat menekankan pada stabilitas nasional. Akan tetapi orde baru kurang dalam menegakkan demokrasi. Akibatnya pemerintahan orde baru cenderung menuju pemerintahan yang sentralistik berpusat kepada penguasa. Lanjut ke soal nomor 21-30 => Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban ~ Part-3 Thanks for reading Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban ~ Part-2 Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam suatu organisasi membutuhkan banyak hal yang penting, salah satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas umum, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki nilai lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan kognitif, seperti tes IQ, dan kemampuan kognitif berhubungan secara positif terhadap kepemimpinan yang efektif. Selain itu, para pemimpin dan peneliti menyadari pentingnya kecerdasan emosional, atau yang disebut juga dengan EQ Emotional Intelligence.Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Menurut Salovey dan Mayer pada tahun 1997 dalam Morgan, 2003 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi melibatkan kemampuan untuk mengetahui, menilai dan mengekspresikan emosi secara akurat; kemampuan untuk menggunakan emosi untuk berpikir; kemampuan untuk memahami dan memiliki pengetahuan tentang emosi; serta kemampuan untuk mengelola emosi untuk mengembangkan diri. Adanya emosi merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut, moral, dan motivasi akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Keadaan emosional pemimpin dapat mempengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi; seperti contohnya adalah jika pemimpin mengeluarkan emosi positifnya seperti tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular kepada emosi positif juga terdapat emosi negatif, adanya penelitian yang mengatakan bahwa emosi negatif lebih mudah menyebar daripada emosi positif karena pada umumnya emosi positif kurang dipengaruhi oleh orang dari itu, diperlukan peran pemimpin agar dapat menyadari pentingnya menjaga emosi, tidak hanya emosi mereka sendiri tetapi juga membantu orang lain dalam mengelola emosi negatif menjadi emosi yang positif sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam jalannya operasional dalam emosi juga dapat mempengaruhi performa seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Banyak bukti yang telah menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara suasana hati seseorang dan berbagai aspek kinerjanya, seperti kerja tim, kreativitas, pengambilan keputusan, dan kinerja hati negatif dapat menguras energi dan mencegah orang untuk melakukan yang terbaik. Sedangkan, adanya emosi positif yang merupakan penurunan emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, kegelisahan, dan ketakutan dapat memungkinkan individu untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan dari itu, penting bagi pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempunyai kecerdasan emosional sehingga dapat menjaga keseimbangan emosi untuk membantu memotivasi dan menginspirasi orang di sekitar mereka. Pemahaman emosional dapat memberikan pengaruh kepada orang lain dengan cara yang positif. Lihat Money Selengkapnya Democracia é a prática política de dissolução, de alguma maneira, do poder e das decisões políticas em meio aos cidadãos. O termo democracia tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido da seguinte maneira demos povo, kratos poder. Leia mais Direitos Humanos — categoria de direitos que baseia a legislação da maioria dos países democratas ocidentais Tópicos deste artigo1 - Resumo sobre democracia2 - Videoaula sobre democracia3 - Origem da democracia4 - Tipos de democraciaDemocracia diretaDemocracia representativaDemocracia participativa5 - Exemplos de democracia6 - Democracia moderna7 - Democracia e ditadura8 - Democracia no BrasilResumo sobre democracia Democracia é a prática que garante aos cidadãos o poder de participação nas decisões políticas de seu país. Originou-se na Grécia Antiga, no entanto, na época, cidadãos eram um grupo reduzido de pessoas, excluindo-se mulheres e escravizados, por exemplo. Há três tipos de democracia direta, representativa e participativa. A Inglaterra é um exemplo de monarquia democrática, exercendo o tipo representativo, e a Suíça é um exemplo de democracia participativa. O conceito de democracia foi bastante ampliado desde sua origem, e, mais recentemente, sofreu alterações com base nos ideais do iluminismo e após a Revolução Francesa. Democracia e ditadura são termos que se opõem e se anulam. Onde uma está, não pode haver a outra. Vários aspectos garantem a distinção desses dois estados, sendo eleições idôneas, acesso à informação e liberdade de associação política alguns deles. No Brasil, a democracia sempre esteve oscilando, com vários golpes de Estado praticados ao longo da nossa formação enquanto nação. Videoaula sobre democracia Origem da democracia A democracia ocidental teve origem em Atenas, na Grécia Clássica. Os gregos antigos criaram a ideia de cidadania, que se estendia àquele que é considerado cidadão e poderia, portanto, exercer o seu poder de participar da política da cidade. A democracia grega era restrita, e essa ideia começou a mudar a partir da Revolução Francesa e do iluminismo moderno, que, por meio do republicanismo, passaram a advogar por uma participação política de todas as classes sociais. Ainda na Modernidade, apesar de avanços políticos e de uma ampliação do conceito de democracia, as mulheres não tinham acesso a qualquer tipo de participação democrática ativa nos países republicanos, fato que somente começou a ser revisto com a explosão do movimento feminista das sufragistas, que culminou na liberação, pela primeira vez na história, do voto feminino, na Nova Zelândia, em 1893. Apesar de conhecermos de perto a democracia, o conceito que designa a palavra é amplo e pode ser dividido e representado de diferentes maneiras. Não existindo apenas um tipo de regime político democrático, a democracia divide-se, basicamente, em direta, participativa e representativa. Tipos de democracia As democracias podem ser classificadas com base no modo como se organizam, e também podem apresentar diferentes estágios de desenvolvimento. Por isso, o termo é amplo e de difícil definição, pois o simples ato de dizer que “a democracia é o poder do povo” ou de associar democracia à prática de eleições não define o conceito em sua totalidade. Podemos estabelecer três tipos básicos de democracia Democracia direta É a forma clássica de democracia exercida pelos atenienses. Não havia eleições de representantes. Havia um corpo de cidadãos que legislava. Os cidadãos reuniam-se na ágora, um local público que abrigava as chamadas assembleias legislativas, nas quais eram criadas, debatidas e alteradas as leis atenienses. Cada cidadão podia participar diretamente emitindo as suas propostas legislativas e votando nas propostas de leis dos outros cidadãos. Os cidadãos atenienses tinham muito apreço por sua política e reconheciam-se como privilegiados por poderem participar daquele corpo tão importante para a cidade, por isso eles levavam a sério a política. Os cidadãos preparavam-se, mediante o estudo da Retórica, do Direito e da Política, para as assembleias. Eram considerados cidadãos apenas homens, em sua maioridade, nativos de Atenas ou filhos de atenienses e livres. As decisões, então, eram tomadas por todos, o que era viável devido ao número reduzido de cidadãos. Democracia representativa É mais comum entre os países republicanos do mundo contemporâneo. Pela existência de vastos territórios e de inúmeros cidadãos, é impossível pensar em uma democracia direta, como havia na Grécia. Vários fatores contribuíram para a formação desse tipo de democracia, dos quais podemos destacar Sufrágio universal. Existência de uma Constituição que regulamenta a política, a vida pública e os direitos e deveres de todos. Igualdade de todos perante a lei, o que está estabelecido pela Constituição. Necessidade de eleger-se representantes, pois não são todos que podem participar. Necessidade de alternância do poder para a manutenção da democracia. As democracias representativas são regidas por Constituições que estabelecem um Estado Democrático de Direito. Nessas organizações políticas, todo cidadão é considerado igual perante a lei, e todo ser humano é considerado cidadão. Não pode haver desrespeito à Constituição, a Carta maior de direitos e deveres do país, e os cidadãos elegem representantes que legislarão e governarão em seu nome, sendo representantes do poder popular nos poderes Executivo e Legislativo. A vantagem desse tipo de organização política é a exequibilidade, e sua desvantagem é a brecha para a corrupção e para a atuação política em benefício do bem privado e não do bem público. Por ser um sistema em que a participação política não é exercida diretamente, mas por meio de representações, ele é chamado de democracia indireta. A eleição de representantes políticos é a característica principal da democracia representativa. Democracia participativa Nem uma democracia direta, como era feita na Antiguidade, nem totalmente indireta, como acontece com a democracia representativa, a democracia participativa mescla elementos de uma e de outra. Existem eleições que escolhem e nomeiam membros do Executivo e do Legislativo, mas as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. Essa participação acontece nas assembleias locais, em que os cidadãos participam, ou pela observação de líderes populares, nas assembleias restritas, que podem ou não ter direito a voto. Também acontecem plebiscitos para ser feita uma consulta popular antes de tomar-se uma decisão política. Esse tipo de democracia permite uma maior participação cidadã, mesmo com a ampliação do conceito de cidadania, e pode ser chamada democracia semidireta. Leia também O que é golpe de Estado? Exemplos de democracia A possibilidade de participação direta na política é a principal característica da democracia participativa. Muitos países republicanos ocidentais têm, em algum grau, o desenvolvimento de algum tipo de democracia. Também existem grandes monarquias, como a Inglaterra, que são democráticas. Em sua maioria, os países democráticos executam a democracia representativa. O sistema político no Brasil pode ser chamado de representativo, mas a nossa Constituição Federal de 1988 permite uma ampla participação popular, que, caso fosse efetivamente aplicada, poderia colocar-nos no patamar de democracia participativa, inclusive prevendo a possibilidade de uma iniciativa popular pare agora... Tem mais depois da publicidade ; Alguns estados dos Estados Unidos exercem a participatividade semidireta, e um bom exemplo de país que exerce a democracia participativa é a Suíça. Já a democracia direta não existe mais em nível nacional na contemporaneidade devido à sua inexequibilidade perante a ampliação do conceito de cidadania. Democracia moderna Protesto contra Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, no dia de sua posse. A democracia moderna estabelece o tratamento igualitário a todos. O turbilhão de ideais surgido na Europa durante a Modernidade deu origem ao iluminismo e às chamadas revoluções burguesas. O iluminismo é um bom exemplo do resgate de certos ideais ocidentais, esquecidos durante muito tempo, contra o chamado Antigo Regime. Tratava-se de pensar em uma ampliação do conceito de soberania agora popular e de cidadania. Para tanto, era necessário reavivar a ideia de democracia dos gregos e trazer uma nova forma de pensar a política, sem estratificação social, como acontecia no sistema aristocrático europeu até então. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, entoados como mantras durante a Revolução Francesa, são um forte símbolo da democracia moderna, que nasce ao mesmo tempo que o republicanismo; porém vale lembrar que república e democracia não são sinônimos. A democracia moderna prevê a criação de um Estado de direito, onde todos são, a princípio, livres e iguais, não importando a origem, a classe social, a cor ou a religião. Aliás, o Estado democrático deve ser laico, para que contemple as pessoas de todas as religiões existentes. As democracias mais maduras datam do mesmo período em que crescia o pensamento iluminista europeu, no século XVIII, e podemos citar a França e os Estados Unidos como as mais antigas. Nessas democracias maduras, há um problema recente relacionado à pouca participação popular e à insatisfação com a criação de um Estado, às vezes, omisso, às vezes, burocrático demais, dificultando a vida dos cidadãos, acirrando as desigualdades sociais ou sendo travado pela corrupção do sistema. Existem também as recentes e frágeis democracias que, seguindo os exemplos modernos, ainda não conseguiram estabelecer-se plenamente, e muitos cidadãos ainda não estão habituados à vida democrática. São democracias que surgiram somente no século XX, depois de ditaduras conservadoras de direita, ditaduras comunistas ou longos regimes totalitários como é o caso de Portugal e Espanha. Confira no nosso podcast Esquerda, direita e centro na política Democracia e ditadura Manifestante queimando carro durante protesto. A discordância é marca fundamental da democracia. Sistematicamente, democracia e ditadura são termos opostos. Não é o simples fato de haver escolha política em um país eleição que o torna, automaticamente, uma democracia. Muitas ditaduras permitem eleições para que o processo político pareça mais legítimo, porém a ausência de participação popular na política e outros fatores podem denominar o que chamamos de ditadura. Para ser considerado, efetivamente, uma democracia, um país deve conter, entre outras coisas liberdade de expressão e de imprensa; possibilidade de voto e elegibilidade política; liberdade de associação política; acesso à informação; eleições idôneas. A não observância dos fatores anteriores, somada a outros fatores, como a derrubada de uma Constituição legal sem a formação de uma Assembleia Constituinte, pode indicar a existência de uma ditadura. Quando um Estado Democrático de Direito, representado pela Constituição, é, por algum motivo, suspenso, interrompido ou deixado de lado, podemos dizer que há a formação de um Estado de exceção, uma das características de uma ditadura. O filósofo francês contemporâneo Jacques Rancière escreveu um livro intitulado O ódio à democracia, em que ele disserta sobre a crise democrática que tem assolado os países no século XXI. Segundo o pensador, o mundo tem agido contra a democracia por uma espécie de medo que ela pode colocar no cidadão médio o medo de que a democracia seja o regime político por excelência. Rancière afirma que a democracia é o regime do dissenso, e isso tem promovido a cisão da população. É normal que haja discordância dentro de um regime democrático, mas deve haver também respeito mútuo por todas as partes que respeitam a democracia, e deve haver uma tentativa de construir-se um projeto comum com base na discordância. A partir do momento em que setores autoritários não respeitam os seus adversários, tem-se início um processo de ódio contra a democracia que pede o fim dela para que o adversário e a sua posição política sejam eliminados. É daí que surge o anseio pela ditadura. Leia também Quantos golpes de Estado houve no Brasil desde a independência? Democracia no Brasil Como tantas outras coisas no Brasil, a relação entre democracia e política aqui é complicada. Na Primeira República, ou República Velha, tivemos um período provisório comandado por setores militares 1889-1894. Um período em que a chamada política café com leite deu início a um longo conchavo entre líderes de São Paulo e Minas Gerais para a presidência do país. Em 1930, uma chapa liderada por Júlio Prestes, paulista, foi indicada e eleita, porém os políticos mineiros não aceitam a eleição, iniciando a Revolução de 1930, que acabou com a república e iniciou a Era Vargas. Uma característica da Primeira República era o voto de cabresto, em que os coronéis locais mandavam e fiscalizavam as pessoas quando votavam, criando uma fraude que descaracteriza a legitimidade do processo democrático. A democracia só foi restabelecida no Brasil em 1945, e, em 1964, o país viveu outro golpe contra a república brasileira e contra a democracia. Trata-se do golpe civil-militar, que impôs um regime de exceção entre 1964 e 1965, suspendendo direitos civis e a Constituição, impondo a censura contra a imprensa e fechando, em alguns momentos, o Congresso Nacional. Em 1985, a ditadura militar acabou, mas deixou como marca as eleições indiretas para presidente. Houve a prevalência de um grande movimento, iniciado ainda no fim da ditadura, que se chamava Diretas Já! e pedia o estabelecimento de eleições diretas para presidente. Em 1988, aconteceu a Assembleia Constituinte, que criou a Constituição Federal de 1988 e restabeleceu a possibilidade da democracia plena, reforçando direitos e promovendo a igualdade. O respeito a essa democracia, até mesmo por parte de representantes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, e por parte da população civil, ainda é um problema, pois temos visto a violação sistêmica dos valores constitucionais por parte de políticos eleitos pelo povo e por parte do próprio povo. Em meio a altos e baixos, a democracia brasileira segue oscilando. Por Francisco Porfírio Professor de Sociologia